Bali, pulau dewata yang terkenal dengan keindahan alamnya, kini menghadapi ancaman serius dari krisis sampah yang memperburuk banjir. Jamaludin Malik, S.H., M.H., atau Mas Malik, anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II, yang meliputi Kabupaten Jepara, Kudus, dan Demak, Fraksi Partai Golkar di Komisi XII, menjadikan isu ini sebagai titik fokus utamanya. Dalam pernyataan terbarunya, Mas Malik mendesak pemerintah untuk memperkuat tata kelola sampah dan sistem peringatan dini banjir nasional, menyusul prediksi BMKG tentang musim hujan ekstrem 2025-2026. “Krisis sampah yang tak terkelola di daerah wisata seperti Bali sudah memperparah dampaknya,” katanya, menyoroti bagaimana sampah menyumbat sungai dan pantai, menyebabkan banjir yang merusak lingkungan, mengganggu pariwisata, dan bahkan menelan korban jiwa.
Krisis sampah di Bali bukan hal baru. Setiap tahun, pulau ini menghasilkan ribuan ton sampah dari wisatawan dan penduduk lokal, yang sering kali berakhir di sungai dan lautan. Saat musim hujan tiba, sampah ini menjadi penyumbat alami, mempercepat banjir dan menyebabkan kerusakan ekosistem. Mas Malik, yang mewakili wilayah Jepara, Kudus, dan Demak yang juga rawan banjir rob dan musiman, melihat isu ini sebagai masalah nasional yang memerlukan intervensi segera. Prediksi BMKG menambah urgensi: puncak hujan di Sumatera dan Kalimantan pada November-Desember 2025, diikuti Jawa dan wilayah timur pada Januari-Februari 2026, dengan intensitas hujan yang bisa setara sebulan dalam satu hari. “Banjir bukan semata fenomena alam,” tegas Mas Malik, menekankan bahwa faktor manusia seperti pengelolaan sampah buruk adalah penyebab utama.
Dalam advokasinya, Mas Malik mengusulkan solusi komprehensif. Ia mendesak integrasi data dari BMKG, BPBD, dan KLHK untuk membangun sistem peringatan dini yang canggih. Sistem ini, katanya, harus mampu memberikan alert real-time kepada masyarakat, sehingga evakuasi bisa dilakukan lebih dini dan kerugian diminimalisir. Di sisi sampah, ia mendorong pendekatan berbasis teknologi dan ekonomi sirkular, di mana sampah diolah menjadi sumber daya baru. “Ini saatnya pemerintah membenahi tata kelola sampah secara nasional,” ujarnya, menambahkan bahwa prioritas ini harus masuk dalam APBN 2026 untuk adaptasi perubahan iklim yang efektif.
Salah satu contoh yang sering dikutip Mas Malik adalah proyek di Lapas Nusakambangan. Pulau ini, yang dulunya darurat sampah dengan 12 unit pemasyarakatan, kini zero waste berkat mesin insinerator yang mengolah sampah secara ramah lingkungan. Bahkan, Pemkab Cilacap berencana mengirim sampahnya ke sana. Mas Malik melihat model ini bisa direplikasi di Bali, di mana sampah plastik dan organik bisa diubah menjadi energi melalui PLTSa atau didaur ulang melalui bank sampah digital. Ia juga menyerukan kolaborasi dengan BUMN dan swasta untuk pembiayaan berkelanjutan, memastikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dampak banjir di Bali tidak hanya lingkungan. Pariwisata, yang menyumbang sebagian besar PDB pulau itu, terganggu oleh banjir yang membuat pantai kotor dan akses jalan terputus. Korban jiwa dari banjir tahun lalu menjadi pengingat pahit. Mas Malik, dengan pengalaman di dapilnya yang juga rawan banjir rob di Demak, memahami penderitaan ini. Ia sering berkolaborasi dengan aktivis lingkungan untuk mengumpulkan data lapangan. “Ketahanan lingkungan adalah bagian dari ketahanan nasional,” katanya, menolak pola respons reaktif dan mendorong mitigasi proaktif.
Sebagai legislator, Mas Malik berkomitmen mengawal APBN 2026 agar mengalokasikan dana cukup untuk mitigasi iklim, termasuk pengelolaan sampah modern. Pendekatannya ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk LSM lingkungan yang melihatnya sebagai pemimpin visioner. Dengan fokus pada Bali sebagai contoh, Mas Malik berharap kebijakan ini bisa menyelamatkan pulau dewata dan wilayah lain, termasuk Jepara, Kudus, dan Demak, dari ancaman banjir yang semakin sering akibat perubahan iklim
